Pajak Restoran di Daerah, Bagaimana Cara Menghitung DPP?
Pajak Restoran di Daerah, Bagaimana Cara Menghitung DPP? – Pajak merupakan kontribusi wajib terutang yang perlu dibayarkan oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha kepada negara, yang mana sifatnya memaksa, berdasarkan Undang-Undang berlaku. Tak terkecuali para pebisnis F&B pun juga wajib membayar pajak.
Apabila Anda memiliki bisnis F&B, pajak yang harus dibayarkan ialah pajak restoran. Namun nyatanya, masih banyak yang bingung terkait manfaat membayar pajak, berapa besaran pajak yang harus dibayar dari konsumen, bisnis, ke pemerintah, hingga kapan sebaiknya menetapkan pajak restoran untuk makanan/minuman yang dijual? Sebelum atau sesudah diskon?
Pada artikel kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai pajak restoran guna menambah pemahaman Anda.
Apa Itu Pajak Restoran?
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat diketahui bahwa pajak restoran ialah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, kantin, warung, kafetaria, coffee shop, hingga katering.
Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Persentase ini berbeda-beda di tiap daerah.
Banyak yang mengira bahwa persentase tarif pajak restoran ini dikategorikan sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, faktanya tidaklah demikian.
Pada dasarnya PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, pajak restoran dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Mungkin, Anda dulu lebih mengenalnya dengan sebutan Pajak Bangunan 1 (PB1).
Untuk diketahui, apabila Anda memiliki usaha bakery/toko roti, usaha industri rumah tangga, atau usaha retail yang menyediakan meja dan kursi untuk konsumen, tidak dikenakan pajak restoran.
Objek Pajak
Apabila Anda memiliki bisnis F&B dan menyediakan layanan penjualan makanan dan/atau minuman untuk dikonsumsi di tempat atau di tempat lain, berarti bisnis Anda termasuk Objek Pajak Restoran. Namun, ada hal-hal lain yang tidak dikenai Pajak Restoran. Apa saja?
- Pelayanan yang ditawarkan restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemda. Sebagai contoh, DKI Jakarta menetapkan apabila nilai penjualan usaha tidak mencapai Rp200 juta/tahun, maka tidak dikenakan Pajak Restoran. Untuk itu, pemilik bisnis perlu mengetahui besaran omzet usaha restoran tiap-tiap daerah yang tidak dikenai pajak restoran.
- Pelayanan yang disediakan berada di bawah naungan satu manajemen dengan hotel.
- Objek pajak lainnya yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Subjek Pajak
Siapakah Subjek Pajak Restoran? Ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari usaha F&B Anda, atau dengan kata lain ialah konsumen.
Wajib Pajak
Yang dimaksud Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi, badan, atau si pemilik usaha tersebut.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah, berikut penjelasan rinci terkait DPP.
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib Pajak atau pemilik usaha restoran. Jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran termasuk:
- jumlah pembayaran setelah adanya potongan harga/diskon;
- jumlah pembelian makanan/minuman dengan menggunakan voucher;
- jumlah pembayaran yang seharusnya didapat restoran adalah harga jual makanan/minuman dalam hal voucher/bentuk lain yang diberikan secara gratis.
Masa Pajak
Hal penting lain yang perlu diketahui para pemilik usaha restoran ialah soal masa pajak. Klikpajak menulis, para wajib pajak perlu memperhatikan masa pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut:
- Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan di kalender
- Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh
- 3 bulan kalender adalah masa pajak paling lama
Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
Perlu diingat kembali bahwa setiap daerah memiliki tarif pajak dan perhitungan DPP masing-masing, yang mana mengikuti aturan Pemda. Untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan, begini rumus perhitungannya.
| Pajak Restoran = Tarif Pajak x DPP |
Sebagai contoh, pelanggan A membeli makanan dan minuman di restoran Anda dengan total pembayaran Rp200.000 (belum termasuk service charge 5%). Restoran Anda bekerja sama dengan GoPay sehingga pelanggan A memperoleh diskon 20% dari harga seharusnya. Karena restoran Anda berlokasi di Jakarta, Anda mengikuti tarif pajak sesuai aturan Pemda Jakarta, yakni sebesar 10%. Selain itu, DPP dihitung dari harga makanan sebelum diskon yang dijumlahkan dengan penambahan biaya jika ada.
Untuk memudahkan Anda dalam membayangkan, begini perhitungannya:
| a. Makan dan minum | Rp200.000 |
| b. Diskon 20% | Rp40.000 |
| Sub Total | Rp160.000 |
| c. Service Charge (5% x a) | Rp10.000 |
| d. Pembayaran sebelum pajak | Rp170.000 |
| e. DPP yang digunakan (a+c) | Rp210.000 |
| f. Pajak Restoran (10% x DPP) | Rp21.000 |
| g. Total Pembayaran (d+f) | Rp191.000 |
Namun, bagaimana jika restoran tidak memberlakukan diskon ataupun service charge? Begini perhitungannya.
| a. Makan dan minum (DPP) | Rp200.000 |
| b. Pajak Restoran (10% x DPP) | Rp20.000 |
| c. Total Pembayaran (a+b) | Rp220.000 |
Manfaatkan Fitur Pengaturan Pajak di Aplikasi Kasir Moka
Perhitungan pajak ini tidak sulit, tetapi memerlukan ketelitian yang tinggi. Tentu Anda ingin melaporkan pajak usaha Anda dengan tepat, bukan?
Namun, jika Anda memiliki outlet yang tersebar di berbagai daerah, bagaimana cara mudah untuk memastikan bahwa metode penghitungan pajak yang digunakan sudah tepat? Sebagai contoh, di Jakarta, DPP dihitung sebelum diskon. Namun, lain halnya dengan beberapa kota lainnya yang menghitung DPP setelah diskon.
Untuk mengatasi persoalan yang rutin dihadapi pebisnis seperti di atas, kini aplikasi kasir Moka dilengkapi dengan fitur Tax Configuration yang akan memudahkan para pemilik usaha untuk dapat menentukan perhitungan DPP. Pengusaha dapat menentukan pengaturan perhitungan DPP di setiap outlet yang ada, dihitung baik sebelum maupun sesudah diskon.
Karena penetapan DPP sebelum atau sesudah diskon harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, pastikan Anda mengetahui tentang regulasi pajak yang berlaku di daerah Anda agar dapat menerapkan pengaturan yang tepat.
Di sisi lain, adanya Tax Configuration ini pun akan membantu Anda (terutama yang memiliki bisnis F&B) untuk mematuhi peraturan pajak bisnis yang berlaku. Dengan demikian, Anda sebagai pemilik bisnis pun dapat terlihat lebih profesional dan kredibel, serta ikut berkontribusi dalam menstabilkan perekonomian negara.
Apabila Anda tertarik untuk mengetahui langkah-langkah dalam penggunaan fitur ini di Moka, silakan kunjungi artikel Help Center kami.
Ingin mencoba fitur ini secara langsung?
